Lembaga Bantuan Hukum


Istilah pinjaman hukum berasal dari kata legal aid atau legal assistance. Artinya, pinjaman hukum berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara gratis atau tidak dipungut bayaran khusus bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Secara lebih luas, pinjaman hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak bisa dalam bidang hukum. Pemberian pinjaman hukum ini, dapat diberikan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Siapakah yang memperlihatkan pinjaman hukum? Dalam Undang-Undang ihwal Pokok-Pokok Kehakiman, yang memperlihatkan pinjaman hukum yaitu penasihat hukum. Penasihat hukum yaitu seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang dapat memperlihatkan pinjaman hukum.
Sebagai negara hukum, sesuai dengan suara penjelasan UUD 1945, pemberian pinjaman hukum dimaksudkan untuk membantu golongan masyarakat yang tidak bisa dalam mencari keadilan. Pemberian pinjaman hukum biasanya dilakukan oleh sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan hukum diberikan dengan tidak memandang latar belakang:
  1. suku bangsa atau etnis, 
  2. agama, 
  3. ras atau warna kulit, 
  4. antargolongan atau organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, 
  5. ideologi, dan keyakinan politiknya, dan 
  6. harta kekayaan. 
Dengan demikian, LBH benar-benar bermaksud membela kepentingan masyarakat kecil dan tidak bisa yang kadang kala tersisihkan alasannya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah beserta tanahnya digusur untuk kepentingan pembangunan tanpa adanya ganti rugi sepeser pun. Ia tergolong masyarakat tidak bisa untuk membayar pengacara. Oleh alasannya yaitu itu, ia dapat meminta pinjaman LBH untuk memperjuangkan haknya memperoleh keadilan berupa ganti rugi yang wajar dan layak.
Bantuan hukum apa saja yang dilakukan oleh LBH? Bantuan hukum yang dilakukan dapat berupa:
  1. memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berafiliasi dengan hukum; 
  2. memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya pencari hukum untuk menjunjung tinggi norma-norma hukum; 
  3. memberikan pinjaman hukum secara aktif, langsung, dan merata kepada masyarakat, khususnya pencari hukum. 
Keberadaan LBH memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.
  1. Tegaknya Wibawa Hukum. Proses peradilan dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran tidak dapat dibeli dan dimiliki oleh mereka yang memiliki kekayaan. Akan tetapi, hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Walaupun tergolong miskin, apabila berada di pihak yang benar, keadilan harus didapatkannya.
  2. Tegaknya Wibawa Pengadilan. Keputusan pengadilan tidak lagi ditentukan oleh uang melalui durjana peradilan. Keputusan pun tidak ditentukan oleh tuntutan massa pengunjuk rasa. Akan tetapi, keputusan yang diambil yaitu keputusan melalui proses peradilan yang jujur, wajar, dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
  3. Mencegah Gejolak Sosial dan Keresahan Sosial. Apabila rasa keadilan masyarakat terusik dan tidak ada lembaga peradilan yang bisa mengambil keputusan secara jujur, masyarakat biasanya akan bertindak sendiri. Bahkan, kadang kala menjurus ke tindakan kekerasan atau bersifat anarkis. Bisa jadi berujung pada kerusuhan dan kekacauan yang dapat mengakibatkan korban harta dan jiwa. Namun, apabila hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, hukum dapat mencegah timbulnya anarkisme di masyarakat.