Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Pengertian Korupsi
Korupsi yakni sebuah tindak pidana yang dilakukan  seseorang dan merugikan negara. Berdasarkan UU No.  20 Tahun 2001 wacana Perubahan Atas Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 wacana Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Tindak Pidana  Korupsi yakni sebagai berikut:
  1. Setiap orang yang secara melawan hukum melaksanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara atau perekonomian negara, dipidana penjara  seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan  paling lama dua puluh (20) tahun dan/atau denda  paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar).”
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi yakni setiap orang dan korporasi. Maksud setiap orang yakni semua orang, baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dan korporasi. Korporasi yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan tubuh hukum  maupun bukan tubuh hukum. Selain itu, Pasal 3  menegaskan bahwa setiap orang yang dapat melaksanakan  tindak pidana korupsi yakni setiap orang yang memangku jabatan atau kedudukan. Adapun tindakan  yang dilakukannya yakni sebagai berikut:
  1. tindakan melawan hukum; 
  2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi;
  3. merugikan keuangan negara.
Tindakan melawan hukum yakni mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi jikalau perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan memperkaya diri yakni perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan orang yang belum kaya menjadi kaya dan yang kaya menjadi lebih kaya lagi. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan banyak sekali cara  misalnya menjual atau membeli barang-barang narkotika, memindahbukukan dalam bank dengan syarat dilakukan secara melawan hukum.

Seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana korupsi tetap harus diadili dalam pengadilan pidana dan hartanya dikembalikan kepada negara. Setelah hartanya dikembalikan ke negara maka pelaku tetap dipidana.

Upaya Penyidikan, Penuntutan,  dan Pemeriksaan Korupsi
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang  pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Hal ini dimaksudkan supaya peradilan dilakukan cepat sehingga tidak dibutuhkan pemeriksaan dan aktivitas yang berbelit-belit. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak  pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum aktivitas  pidana yang berlaku. 
Lembaga yang berhak melaksanakan penyelidikan  dan penyidik an dalam tindak pidana korupsi yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. UU No.20 Tahun 2001 menegaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan. Alat bukti  yang dijadikan petunjuk dalam peradilan tindak pidana korupsi dapat berupa keterangan saksi, surat, keterangan  terdakwa, alat bukti lain yang disimpan secara elektronik,  dan dokumen, yakni rekaman data atau informasi.
Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi  juga diberikan waktu untuk mengambarkan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah UU No.31 Tahun 1999 diberlakukan banyak para penyelenggara negara yang  dituntut di pengadilan. Bahkan, banyak yang dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. 
Hukum dan Lembaga Pemberantasan Korupsi
Korupsi yakni perbuatan jahat yang tidak hanya  merugikan negara. Lebih jauh lagi korupsi merusak kehidupan berbangsa dan merendahkan martabat  bangsa di tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia.  
Seseorang yang berani melaksanakan tindakan korupsi sebetulnya bukan karena dituntut oleh kebutuhan ekonomi semata. Dapat juga karena kurangnya  nilai keimanan dan ketakwaan serta dalam jiwanya tumbuh rasa rakus dan tidak lagi peduli dengan hak  orang lain. Bisa kau bayangkan bagaimana jikalau dana  pembangunan sebuah sekolah yang dibiayai negara  harus dipotong oleh orang-orang yang sangat tidak  peduli dengan keselamatan, dan kenyamanan mencar ilmu  siswa. Bahkan, kita juga sangat miris mendengar ada  kasus dana tunjangan untuk orang lain atau masyarakat yang terkena bencana di korupsi oleh orang yang tidak  bertanggung jawab.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditetap kan pemerintah harus segera ditegakkan. Ketentuan bahwa hukum tidak pilih kasih dan tidak tebas pilih harus diterapkan di Indonesia karena pemberantasan korupsi bukan perbuatan mudah. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk lembaga  pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni  lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi yakni lembaga negara yang dalam melaksanakan peran dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Dalam menjalankan peran dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Tugas KPK, di antaranya yaitu:
  1. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  2. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan  negara.
  3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak  pidana korupsi;
  5. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam UU No.30 tahun 2002 wacana Komisi pemberantasan tindak pidana  korupsi. Meliputi hal-hal berikut:

  1. melibatkan pegawanegeri penegak hukum, penyelenggara  negara, dan orang lain serta ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawanegeri penegak hukum atau penyelenggara negara;
  2. mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; 
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikitnya  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Mengingat pentingnya pemberantasan korupsi dalam  semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara maka presiden mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 wacana Percepatan Pemberantasan Korupsi yang  ditujukan kepada seluruh pejabat negara, di antaranya:
  1. seluruh pejabat negara untuk segera melaporkan kekayaannya ke KPK;
  2. menghapuskan pungutan liar;
  3. program wilayah bebas korupsi;
  4. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negara;
  5. menerapkan kesederhanaan dalam kedinasan atau keseharian;
  6. bekerja sama dengan KPK menghapuskan korupsi;
  7. khusus kepada Menteri Pendidikan Nasional harus menyelenggarakan sistem pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik  secara formal maupun nonformal.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghapusan tindak pidana korupsi dapat dimulai oleh  diri sendiri, yaitu sebagai berikut:
  1. Meyakini bahwa korupsi yakni perbuatan yang dilarang agama, dibenci Tuhan, dan dikutuk oleh masyarakat.
  2. Perilaku korupsi terang akan mengambil hak orang lain dan terang ini melanggar nilai kemanusiaan.
  3. Membiasakan tidak melaksanakan tindakan korupsi  dalam kehidupan sehari-sehari, menyerupai kita selalu  hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan.
Bersamaan dengan membentuk eksklusif yang antikorupsi, kita juga dapat berperan serta dalam upaya 
menghapuskan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai  berikut:
  1. melaporkan tindak pidana korupsi;
  2. menyampaikan saran dan juga pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
  3. menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.
Peran serta masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh organisasi ke masyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang selama ini terkenal aktif menyuarakan pemberantasan korupsi,  diantaranya yakni Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Government Watch (Gowa). Selain itu ada beberapa  organisasi keagamaan di Indonesia, yaitu NU, Walubi, Himpunan Katolik Batak Protestan (HKBP), dan Parisada  Hindu Darma (PHD) juga telah bersepakat untuk menghapuskan korupsi di Indonesia.

Bagi seorang pelajar, tindakan yang baik untuk menanamkan perilaku antikorupsi yakni dengan terus memperdalam fatwa agama. Tiap-tiap agama melarang umatnya melaksanakan tindakan korupsi karena perilaku korupsi akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk  memiliki jiwa sosial.

Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi  di Indonesia
Perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)  merupakan perilaku yang harus dihilangkan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih,  kuat, dan berwibawa. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa bukan sesuatu yang mudah karena banyak dilema yang meliputinya. Perwujudan hal tersebut dapat dilakukan dengan menghilangkan  perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 wacana Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang (peraturan) tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara negara yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi direktur (kekuasan untuk melaksanakan Undang-Undang), legislatif (kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang), dan yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili Pelanggaran Undang-Undang) serta pejabat lain yang fungsi dan peran pokoknya yakni berkaitan dengan  penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yakni sebagai berikut.
  1. Korupsi yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Dalam arti sempit, korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan kekuasaan demi keuntungan  pribadi atau orang lain. Korupsi tidak hanya berupa korupsi uang, tetapi juga dapat berupa korupsi intelektual dan korupsi waktu. 
  2. Kolusi yakni permufakatan atau kerja sama melawan  hukum antara penyelenggara negara atau antara  penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan  orang lain, masyarakat, atau negara. 
  3. Nepotisme yakni setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan  keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan  masyarakat, bangsa, dan negara.
Perilaku KKN merupakan perilaku yang akan  merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan keberadaan (keberadaan) negara. Hal ini dimungkinkan karena  perilaku KKN akan merusak banyak sekali macam tatanan,  seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Berikut ini dapat dilihat bagaimana dampak  perilaku KKN terhadap hukum, politik, ekonomi, dan  sosial budaya.
a. Hukum 
  1. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.
  2. Besarnya peluang direktur mencampuri tubuh  peradilan.
  3. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan  masyarakat.
  4. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan  dengan uang.
  5. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat  terutama rakyat miskin.
  6. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele karena disalahgunakan oleh pegawanegeri penegak hukum.
b. Politik
  1. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu  (pemerintah pusat). 
  2. Daerah dan pemerintah tempat sangat bergantung  pada pemerintah pusat. Hal ini mematikan daya kreasi dan inovasi tempat serta berujung kepada tindak penyuapan pejabat sentra untuk melancarkan pembangunan daerah.
  3. Lemahnya sikap mental dan moralitas para penyelenggara negara.
  4. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber  daya insan Indonesia.
  5. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak  percaya terhadap pemerintah.
  6. Diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis bukan realistis.
c. Ekonomi
  1. Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada di bulat kekuasaan.
  2. Munculnya para pengusaha yang mengandalkan  kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
  3. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya.
  4. Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki  basis ekonomi kerakyatan.
  5. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan  ekonomi secara keseluruhan.
  6. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni  diterapkanya sistem ekonomi kapitalis yang sangat  merugikan pengusaha menengah dan kecil. 
  7. Terjadinya tindak pencucian uang (money laundring)  yang dilakukan pejabat dengan pengusaha yang  merugikan negara.
d. Sosial Budaya
  1. Hilangnya nilai-nilai budpekerti sosial. Hal ini disebabkan masyarakat melihat banyak perilaku KKN para penyelenggara negara. Dengan demikian, rakyat pun melaksanakan tindakan pasif bahkan cenderung anarki.
  2. Hilangnya figur pemimpin dan rujukan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum, berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanan. 
  4. Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.