Perilaku Birokrasi di Indonesia

Pengertian Birokrasi

Perilaku Birokrasi di Indonesia
Ilustrasi Birokrasi di Indonesia

Berdasarkan etimologi-nya, kata birokrasi berasal dari kata bureau yang berarti kantor atau meja, krasi yang berasal dari kata kratia yang berarti kekuasaan, jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang orang yang dibelakang meja. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan alasannya yaitu sudah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Pengertian Perilaku Birokrasi

Perilaku birokrasi yaitu pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya (Thoha, 2005:138). Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih sempurna dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi (dysfunction of bureaucracy). Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku pegawanegeri (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melakukan fungsi, peran dan tanggung jawab sosial.

Perilaku insan dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Thoha (2005:29) menjelaskan bahwa perilaku insan yaitu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya.

Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya dikala ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, dogma pribadi, kebutuhan, pengalaman dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu (aparat) dan karakteristik organisasi (birokrasi) berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu (aparat) dalam organisasi (birokrasi).

Perilaku Birokrasi di Indonesia

Perilaku birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada hingga pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, menyerupai yang diterapkan di Negara-negara maju, eksistensi birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah (Dwiyanto, 2008:9).

Dengan demikian perilaku birokrasi di Indonesia mereflesikan percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modern yang legal rasional, dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah. Makara konsep neo-patrimonialisme memiliki atribut yang bersifat modern dan rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial tertanam dalam bentuk rujukan perilaku.

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya perilaku negatif menyerupai korupsi, dengan adanya nilai atau tradisi perlindungan hadiah kepada pejabat. Akar kultural pada masyarakat Indonesia yang nepotis juga memperlihatkan dorongan bagi terjadinya tindak korupsi. Secara struktural, perilaku negatif juga dapat diakibatkan oleh adanya faktor dominanya posisi birokrasi pemerintah dalam penguasaan sebagian besar isu kebijakan dan pengaturan kegiatan ekonomi (Mas’oed, 2008:30).

Substansi dari dilema perilaku birokrasi yang korup pada dasarnya merupakan bab dari bentuk feodalisme yang terus dipelihara oleh sistem birokrasi. Hal ini menciptakan kehidupan birokrasi yang kental dengan upaya kooptasi penguasa negara terhadap institusi birokrasi. Apalagi dominasi negara mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat, yang kemudian menimbulkan birokrasi menguasai sebagian besar isu kebijakan untuk menghipnotis opini publik.

Pendapat Mas’oed (2008:119-120) tersebut dalam teori Crouch disebut sebagai bentuk bureaucratic polity, yang ciri-cirinya sebagai berikut: Pertama, lembaga politik yang lebih banyak didominasi yaitu birokrasi. Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya menyerupai parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah, sehingga tidak bisa mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi. Ketiga massa diluar birokrasi secara politik dan ekonomis yaitu pasif, yang sebagian yaitu merupakan kelemahan partai politik dan secara timbal balik menguatkan birokrasi.

Analisis ini menjelaskan, bahwa kepentingan penguasa negara yang diwakilkan lewat institusi birokrasi mengalami penguatan bukan hanya karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengontrol birokrasi, tetapi juga karena ketidakmampuan birokrasi sendiri melepaskan diri dari cengkeraman penguasa negara.

Daftar Pustaka

  • Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  • Mas’oed, Mohtar. 2008. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
  • Toha, Miftah. 2005. Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.